Jakarta, Proses Menjadi “Kota” Yang Tidak Kunjung Selesai…

Apa yang sama dengan Jakarta atau Washington DC? atau London, atau Singapura, atau Kuala Lumpur? Kita pasti sudah tau semuanya adalah Ibu Kota Negara. Tapi apa yang membedakan Jakarta dengan Kota-kota lain itu? Perbedaannya adalah, jika Washington DC, London, Singapura, atau Kuala Lumpur atau Paris dan banyak lagi kota-kota besar di dunia adalah, kota-kota itu bukan saja secara fisik, infra struktur, supra struktur/pemerintahan kota, dan tata kotanya adalah telah memenuhi syarat untuk itu. Namun juga sistim sosial serta mental budaya masyarakatnya sudah pantas disebut sebagai masyarakat perkotaan yang berada pada ruang dan sistim perkotaan.

Akan halnya Jakarta, sebutan “kota” bagi Jakarta baru sebatas secara fisik dan infra struktur saja, tidak lebih dari itu. Karenanya Jakarta sesungguhnya belum memenuhi syarat disebut sebagai kota. Lebih jauh lagi, kota-kota lain di dunia memang dirancang untuk menjadi perkotaan dalam arti sesungguhnya yang menjadi bagian dari pembangunan komprehensif negara-negara bersangkutan. Maka Jakarta terbangun seperti hampir tanpa disengaja alias tanpa perencanaan yang matang dan komprehensif sebagai bagian dari pembangunan bangsa secara keseluruhan. Karena itu Jakarta paling tidak hanya bisa disebut“kota” yang selalu berproses menjadi kota dalam arti sesungguhnya. Berapa lama waktu yang diperlukan bagi Jakarta dalam berproses menjadi kota yang sesungguhnya? Mungkin the longest time ever than all the cities in the region!

Sungguh begitu banyak faktor pendukung yang diabaikan bagi suatu wilayah seperti Jakarta jika memang diniatkan untuk dijadikan sebuah kota megapolitan semacam misalnya Singapura atau Kuala Lumpur. Maka tidak heran jika Jakarta yang Indonesianya merdeka dari penjajahan jauh lebih dulu dibanding Kuala Lumpur atau Singapura justru telah jauh tertinggal dalam hal pembangunan kota ditinjau dari segi fisik, infrastruktur, suprastruktur, pemerintahan kota apa lagi sosiokultural masyarakatnya.

Untuk disebut sebagai “kota” Jakarta tidak cukup dengan terlihat oleh mata kita banyaknya gedung bertingkat di pusat-pusat kota, jalan raya yang bersimpang susun, kendaraan-kendaraan mewah yang lalu-lalang, atau adanya traffic light di setiap persimpangan jalan atau banyaknya pusat-pusat perdagangan. Itupun kalau gedung-gedung tinggi dan banyak infrastruktur kota lainnya bukan terbangun oleh dana-dana asing jangka panjang (yang berarti masyarakat kota tetap harus membayar secara langsung atau tidak langsung kepada pihak asing dalam waktu lama). Namun adanya wilayah-wilayah kumuh, pengemis dan gelandangan, pengamen, “pak ogah”, pedagang asongan, kaki-lima di jalan-jalan, berbagai kendaraan bermotor penuh sesak karena macet di jalan adalah juga pemandangan yang dengan mudah kita saksikan di “kota” ini. Belum lagi tingkat polusi udara dan tingkat polusi suara. Yang lebih menyedihkan begitu banyak peraturan lalu-lintas dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jakarta sendiri selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat Jakarta. Alias semangatnya bagus tapi hampir tidak pernah teraplikasi dimasyarakat Jakarta secara efektif. Mengapa demikian? Masyarakatnya yang bandel atau pemerintah daerahnya yang bodoh? Alias tidak mengerti harus diatur seperti apa Jakarta ini!

Kesalahan fatal pertama dalam membangun Jakarta sebagai “kota” adalah justru ketika mulai awal era Orde Baru berusaha membangun Jakarta sebagai ibu kota negara dengan mengabaikan pembangunan daerah dan kota-kota lain di negeri ini. Pertumbuhan dan dinamika ekonomi Jakarta yang melaju sendirian dibanding kota-kota lain di daerah menjadikan Jakarta magnet yang kuat untuk terjadinya urbanisasi yang ternyata tidak sanggup dikontrol oleh pemerintah pusat, apa lagi pemerintah kota Jakarta. Keadaan ketidak mampuan pemerintah pusat mengontrol perpindahan penduduk dari daerah ke Jakarta sejak awal, menjadi mirip dengan kondisi sekarang dengan ketidak mampuan pemerintah kota mengontrol kendaraan bermotor dari pabrik-pabrik/perakitan kendaraan bermotor ke ruang jalan-jalan lalu-lintas Jakarta. Saat ini begitu banyak persoalan Jakarta hanya dipandang sebagai suatu permasalahan kekinian tanpa mau mengorek penyebabnya.

Urbanisasi adalah suatu gejala yang normal di semua negara berkembang dalam mengejar kemujuan ekonomi masyarakatnya. Apa lagi ibu kota negara seperti Jakarta. Tapi kalau substansi membangun Jakarta untuk menjadi “kota” dalam arti kata sesungguhnya justru terkubur oleh persoalan-persoalan yang ditimbulkannya sendiri adalah suatu kebodohan. Pemandangan Jakarta yang kita lihat hari ini adalah hasil dari ketidak mampuan pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta dalam mengelola dan mengontrol apa yang ingin dikejar, dan segala efek samping yang ditimbulkannya. Kalau kendaraan bermotor yang benda mati saja tidak sanggup dikontrol penumpukannya di jalan-jalan oleh pemerintah Jakarta, apa lagi urbanisasi yang notabene adalah manusia!

Kelemahan pemerintah kota sampai ke pusat yang paling terpampang didepan mata adalah tidak lain tidak bukan adalah budaya korupsi! Betapa tidak proyek apapun yang ingin dikerjakan di negeri ini seburuk apapun hasil AMDAL terhadap sebuah proyek yang akan dilakukan, sekacau apapun sistim trayek transportasi umum yang bisa dikeluarkan ijinnya, atau proyek apapun sampai yang hasilnya benar-benar tidak penting, sejauh kita bermain uang maka semua akan mendapatkan ijin untuk dikerjakan. Perinsipnya adalah, baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bagi masyarakat yang penting adalah ada proyek!

Mental pejabat dan pengusaha dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan Jakarta tidak lain dan tidak bukan, selama mereka mendapatkan bagian keuntungan maka yang tidak mungkinpun bisa menjadi mungkin. Itulah gambaran umum mental kongkalikong pejabat dan pengusaha kita yang terlihat begitu lumrah dan wajar. Maka tidak heran kondisi Jakarta seperti hari inilah yang masih akan kita lihat di jakarta 10 tahun yang akan datang. Mungkin jauh lebih buruk dari itu.

Disisi lain. ketidak mampuan pemerintah mengontrol urbanisasi sama persis ditunjukan pemerintah dengan ketikmampuan mereka mengontrol suply kendaraan bermotor yang merayap ke jalan-jalan di jakarta dari importir dan tempat-tempat perakitan kendaraan bermotor. Betapa tidak, mungkin era tahun 1980-an saja Jakarta masih bisa terasa sebagai kota seutuhnya dari segi infrastruktur, suprastruktur dan sosiokultural warganya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bahkan Overheat waktu itu mendorong urbanisasi yang luar biasa ke jakarta. Kemudian apa yang terjadi?

Benturan budaya kota dan tradisional makin bertubrukan dan selanjutnya terjadi asimilasi antara keduanya. Masyarakat yang sudah memiliki mental kota mulai mentolerir mental-mental tradisionil pendatang baru dan pendatang baru yang memiliki mental psikokultural tradisional pun mengadaptasi psikokultural masyarakat kota. Sampai disitu sesungguhnya terjadi asimilasi yang normal dan alamiah. Tapi asimilasi selalu menghasilkan sesuatu yang baru yang lebih terbentuk oleh faktor mana yang lebih dominan. Ketika arus urbanisasi makin tidak terkendari maka mental psikokultural masyarakat kotalah yang secara alamiah juga terpaksa tersesuaikan atau penyesuaian. Sikap mental psikokulturan inilah yang dimiliki oleh Jakarta saat ini. Mental kota bukan, tapi mental kampungpun bukan.

Sikap mental warga kota yang nanggung seperti inilah yang membuat pemerintah kota dengan bodohnya selalu membuat peraturan-peraturan kota yang kalau mau dibandingkan semangat peraturannya dengan warga kota yang ingin diatur menjadi sangat rancu dan terasa tidak membumi. Disatu sisi pemerintah kota seperti selalu membuat proyek-proyek atau aturan-aturan yang terlihat bagus untuk warga kota, tapi disisi lain kebanyakan warga kota tidak merasa peraturan itu untuk mereka. Sebanyak dan sesering apapun kesalahan atau kegagalan peraturan pemerintah kota selalu mendapatkan permakluman dan selalu bisa dirundingkan lagi. Kenapa begitu? Pertama. karena pejabat pemerintah selalu bisa “dibeli”, kedua, Masyarakat kota jakarta bukanlah masyarakat yang memiliki mental psikokultural masyarakat perkotaan seperti yang bisa kita temui di kota-kota negara maju lain didunia. Bahkan tidak seperti warga Kuala Lumpur atau Singapura yang negaranya merdeka lebih belakangan dibanding Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: