Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Bus Way ya Bus why?

August 26, 2008

Bus Way” memang momok (baru) bagi Jakarta

(Sebuah penawaran solusi)

Program Bus Way DKI Jakarta yang diluncurkan 1 Februari 2004 dengan dalih mengurangi kemacetan lalu-lintas Jakarta, saat ini jelas sudah menjadi momok bagi warga Jakarta sendiri. Proyek infra struktur Bus Way yang kasat mata terlihat terlalu terburu-buru bahkan dipaksakan justru membuat kondisi lalu lintas Jakarta makin carut-marut. Dibanyak wilayah Jakarta yang dilalui oleh proyek ini, hampir tidak masuk akal, jalan yang hanya dua ruas dan yang sehari-hari padat pun tetap dibelah dua demi proyek ini. Maka apa lacur masyarakat Jakarta pun butuh lebih banyak waktu, tenaga, dan tentu saja BBM yang tidak murah untuk bisa beraktifitas sehari-hari.

Kita sudah melihat banyak solusi yang coba diterapkan oleh pemerintah DKI bagi persoalan lalu-lintas kota tapi semua tidak ada yang berhasil efektif. Misal saja pemberlakuan “three in one” pada jam-jam tertentu pada pagi dan sore hari, justru membuat jalur-jalur alternatif lain yang tidak diberlakukan “tree in one” bahkan sampai ke jalan-jalan linkungan perumahan yang sempit (“jalan tikus”) menjadi penuh sesak. Belum lagi pembatasan lajur kiri bagi sepeda motor yang dipatuhi pun tidak. Apa lagi kebijakan harus menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari, hampir tidak ada korelasi dengan kondisi lalu-lintas Jakarta hari ini. Bahkan ada pemikiran untuk membatasi kendaraan peribadi yang berada di jalan pada ganjil atau genap nomor polisinya, atau pembatasan kendaraan pribadi pada tahun pembuatannya, walaupun masih diperdebatkan.

Masalah lalu lintas Jakarta hari ini sebenarnya hanyalah salah satu dampak negatif dari kekacauan koordinasi dan managemen sirkulasi manusia dan barang terhadap Jakarta dan kota-kota satelit di sekeliling Jakarta sejak era Orde Baru. Selain masalah tenaga kerja dan kependudukan. Namun kekacauan lalu-lintas lah yang paling terpampang dihadapan kita di jalan-jalan Jakarta setiap hari. Apakah manusia Jakarta memang tidak bisa patuh dan disiplin pada peraturan? Sama sekali tidak! Perilaku berlalu-lintas di Jakarta yang semakin keras karena selalu harus berkompetisi mendapatkan sejengkal-dua jengkal ruang di jalan untuk bisa cepat sampai pada tujuan adalah suatu kewajaran. Itulah hasil dari sistim pembangunan kota yang selalu hanya bisa membuat proyek-proyek penyelesaian persoalan lalu-lintas ketika masalah lalu-lintas makin mengganggu tanpa mau melihat yang menjadi penyebap dari persoalan itu sendiri secara lengkap. Alias kebijakan yang selalu gali lubang tutup lubang.

Berikut ini ada beberapa poin praktis (untuk mempersingkat penulisan – dengan meloncati segi analisa sosiologisnya) yang coba saya tawarkan yang menurut saya bisa menjadi solusi bagi persoalan yang sedang dihadapi oleh DKI Jakarta. Namun poin-poin berikut ini harus dijalankan sekaligus secara bersamaan dan tentu saja harus di-enforce lewat kebijakan pemerintah DKI Jakarta dan pemda-pemda wilayah yang berhubungan langsung dengan DKI Jakarta agar hasilnya bisa cepat dirasakan masyarakat. Poin-poin ini saya bagi dalam dua tahap.

Tahap pertama (prakondisi);

1. Menaikan biaya transportasi manusia (bukan barang) dari luar Jakarta (daerah) menuju Jakarta, dan menurunkan biaya transportasi manusia (bukan barang) dari Jakarta ke daerah.

2. Memindahkan semua stasiun bus antar kota – antar propinsi keluar wilayah DKI Jakarta, minimal dua kilometer dari perbatasan Jakarta, untuk memudahkan kontrol terhadap arus manusia dan barang yang masuk dan keluar wilayah DKI Jakarta. Seperti bandara Soekarno -Hatta sekarang.

3. Menaikan 100% atau lebih bagi pengesahan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta yang baru, setelah syarat-syarat yang lain yang dianggap penting terpenuhi.

4. Memperbanyak frekuensi pemantauan kependudukan di lingkungan RT maupun RW, juga operasi yustisi di tempat-tempat umum (di pasar-pasar dan jalan-jalan umum terbuka), serta disetiap tempat persinggahan aliran manusia antar kota antar propinsi seperti pelabuhan laut, stasiun kereta, setasiun bus dan juga bandara.

5. Mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi penyewaan rumah-rumah kos, hotel kelas melati dan rumah kontrakan di wilayah DKI Jakarta bagi penyewa yang bukan pemilik kartu tanda penduduk DKI Jakarta (tanpa PPN bagi penyewa pemilik KTP DKI).

6. Menaikan maksimal 50% tiket jalan TOL bagi kendaraan pribadi roda empat, tidak termasuk kendaraan jenis pengangkut barang, hanya yang menuju Jakarta saja (yang terhubung langsung dengan Jakarta), tidak termasuk jalan TOL dalam kota dan TOL lingkar luar.

7. Menaikan biaya mulai 100% atau lebih (progresif – menurut kelas dan tahun pembuatan kendaraan) bagi pengesahan kepemilikan kendaraan pribadi baru berplat B baik roda dua maupun roda empat.

8. Menaikan pajak tahunan kepemilikan kendaraan peribadi baik roda dua maupun roda empat berplat B mulai 100% dan meningkat lebih tinggi pada kendaraan yang lebih muda tahun pembuatan dan kelas kendaraan (progresif).

9. Menaikan biaya sewa parkir kendaraan bermotor roda empat dan roda dua pribadi (ber-plat hitam, tapi tidak termasuk jenis kendaraan umum dan pengangkut barang) pada pusat perbelanjaan atau perkantoran sebesar 200% atau lebih dari yang ada sekarang, dan 300% bagi kendaraan pribadi yang bukan ber-plat nomor Jakarta (harus dibedakan berdasarkan nomor plat kendaraan). Dengan catatan minimal 50% dari biaya sewa parkir kendaraan pribadi tersebut harus masuk ke kas pemerintah DKI Jakarta.

10. Mengenakan denda bagi kendaraan ber-plat nomor Jakarta yang pada saat pemeriksaan atau melakukan pelanggaran lalu-lintas yang pengemudinya bukan pemilik tanda pengenal (KTP) DKI Jakarta, atau sebaliknya. Hal ini juga untuk memastikan domisili kendaraan yang bersangkutan, bukan orangnya. Atau memastikan setiap kendaraan pribadi menyesuaikan domisili kendaraanya dengan domisili pemiliknya.

11. Mengenakan denda pelanggaran lalu-lintas 100% lebih tinggi bagi kendaraan yang bukan ber-plat nomor Jakarta (selain plat B) yang melakukan pelanggaran lalu-lintas di wilayah DKI Jakarta (bagi pelanggar berplat B berlaku denda normal)

12. Mengharuskan kendaraan bermotor pribadi ber-plat nomor Jakarta roda empat dan roda dua (bukan jenis kendaraan umum dan barang) hanya mengisi BBM selain premium (pertamax atau jenis bensin super lainnya – jenis yang tidak disubsidi pemerintah) di semua SPBU se-Jabodetabek. Tapi bagi kendaraan pribadi roda empat dan dua yang bukan ber-plat nomor Jakarta keharusan itu hanya berlaku jika mereka mengisi BBM di SPBU di wilayah Jakarta saja, di luar wilayah Jakarta mereka bisa kembali mengisi jenis premium.

13. Mengontrol secara ketat penjualan kendaraan bermotor baru roda dua maupun roda empat di dalam wilayah DKI Jakarta dari tempat-tempat perakitan kendaraan bermotor atau importir, dengan memperhitungkan jumlah ideal kendaraan bermotor terhadap jumlah luas ruas jalan-jalan di dalam DKI Jakarta. Jika jumlah ideal sudah terpenuhi maka perakitan/importir kendaraan bermotor harus menjualnya keluar wilayah DKI Jakarta atau diharuskan untuk meng-export produksinya. Kecuali dikenakan biaya yang tinggi untuk dapat memiliki surat kepemilikan kendaraan bermotornya. Seharusnya Pemda DKI tidak takut kehilangan pendapatan dari pajak penjualan kendaraan baru (roda empat dan roda dua) karena pendapatan daerah bisa digantikan dengan mekanisme yang berujung pada overload traffic di jalan-jalan DKI Jakarta. Keadaan saat ini adalah hasil yang logis dari ketidaktegasan pemda DKI soal ini.

14. Memindahkan semua perusahaan usaha padat karya baik BUMN atau swasta (selain institusi pemerintahan) yang memiliki jumlah karyawan yang signifikan (mungkin 300 orang keatas) keluar wilayah DKI Jakarta.

Dari keempatbelas poin pada tahap pertama itu akan terlihat bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak melarang siapapun untuk beraktifitas dan tinggal di DKI Jakarta dan memiliki kendaraan pribadi asalkan memenuhi ketentuan yang diberlakukan. Pada saat itu masalah kependudukan, kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan faktor dinamika mobilitas yang memang penting saja yang akan terjadi di Jakarta. Mekanisme pelaksanaan bisa saja disempurnakan disana-sini, namun substansi sebaiknya tidak dirubah seperti poin-poin di atas.

Dari poin-poin itu terlihat jelas kas pemerintah DKI akan banyak menerima pemasukan. Selintas poin-poin itu terlihat akan memberatkan warga DKI Jakarta pemilik kendaraan bermotor pribadi yang sudah ada saat ini. Sesungguhnya tidak seperti itu, karena poin-poin itu akan membentuk mekanisme dan sistim administrasi daerah yang akan memaksa terbentuknya kepemilikan kendaraan pribadi dan mobilitas masyarakat yang memang perlu saja. Kira-kira hanya satu tahun setelah poin-poin tahap pertama dijalankan, hal-hal itulah yang kemudian akan memberikan energi dan momentum bagi tahapan berikutnya yang kemudian bisa dan harus dilakukan.

Tahap kedua (actions),

1. Menghilangkan atau memindahkan jenis transportasi umum berukuran kecil dan sedang seperti mikrolet (angkot), bajaj, dan metro mini keluar wilayah DKI Jakarta maksimal hanya bersinggungan dengan kendaraan umum dalam kota sampai feeder terluar wilayah jakarta. Atau tetap menggunakan stasiun-stasiun bus antar kota yang sudah ada tapi jenis kendaraan umum mikrolet, bajaj, dan metro mini harus memiliki rute trayek yang lansung mengarah ke luar kota (bukan ke dalam kota). Hal ini untuk mengurangi jumlah potongan-potongan kecil kendaraan bermotor yang merayap di jalan-jalan. Dan digantikan dengan jenis bus kota seukuran bus Trans Jakarta sekarang (memuat penumpang lebih banyak dalam satu bus kota dibanding beberapa potong angkutan umum kecil yang merayap sekaligus bersamaan di jalan-jalan ibu kota) dengan jumlah dan rute yang tentu saja harus dikontrol lebih ketat (tidak banyak bersinggungan paralel antara satu trayek dengan lain). Tenaga supir untuk itu dapat juga diberikan sebagai  kompensasi pekerjaan bagi supir-supir transportasi umum ukuran kecil dan menengah yang disingkirkan tadi.

2. Batalkan kebijakan tree in one. Pada tahap ini kebijakan tree in one justru akan menghambat terbentuknya suatu keseimbangan baru dimana berlalu-lintas adalah suatu yang penting bagi dinamika sosial-ekonomi (harus didahulukan), tapi juga untuk memiliki kendaraan pribadi adalah suatu yang mahal (pilihan), maka pada keadaan seperti itu transportasi umum akan cendrung menjadi pilihan yang lebih utama bagi sebagian besar masyarakat DKI Jakarta (lebih murah, karena tersubsidi oleh pengguna kendaraan bermotor pribadi ber-plat nomor Jakarta dan kendaraan bermotor pribadi bukan ber-plat nomor Jakarta yang selalu beraktifitas ke Jakarta).

3. Batalkan proyek bus Trans Jakarta (Bus Way). Buka kembali jalur Bus Way dan kembalikan fungsi bus Trans Jakarta seperti bus kota reguler lainya ke sebelah kiri jalan raya. Lebih-lebih proyek bus way yang asal mencontek sistim transportasi kota Bogotta – Colombia ini padahal nyata-nyata keadaan sosio-ekonomi masyarakat kotanya jauh berbeda dengan DKI Jakarta. Pada tahap ini jelas sistim Bus Way tidak diperlukan lagi. Karena tanpa itu pun kondisi lalu-lintas di jalan-jalan DKI Jakarta juga secara alami akan ‘terpaksa” tersesuaikan menjadi lebih baik.

4. Pastikan semua pemilik perusahaan angkutan umum baik BUMN maupun swasta yang beroperasi di wilayah Jakarta tidak memberlakukan sistim setoran kepada para supirnya tapi sistim gaji. Hal ini untuk menghindari efek “kejar setoran” di jalan-jalan yang kerap membuat para supir tidak disiplin dan membuat lalu-lintas menjadi tidak rapih (mungkin seperti supir bus Trans Jakarta sekarang). Namun harus dipastikan selain supir-supir itu sendiri memenuhi syarat sebagai supir bus kota (karena sebagian dari mereka berasal dari supir-supir kendaraan angkutan umum kecil dan sedang) dan tentu saja harus memiliki KTP DKI Jakarta.

5. Pastikan ditetapkan pemberhentian bus kota yang tertanda pasti dan hanya bisa diberhentikan pada titik yang sama maksimal dua bus kota (karena trayek bus kota yang berbeda hanya bersinggungan secara paralel hanya pada jarak yang sangat pendek atau maksimal 2 kilometer)

6. Kembalikan lahan hijau yang sempat dirusak oleh jalur proyek Bus Way saat ini disemua ruas jalan DKI Jakarta. Ini tentu saja akan mengembalikan kehijauan dan kerapihan kota. Apa lagi tangga shelter trans jakarta yang panjang-panjang seakan merusak estetika kota.

7. Kembalikan kehormatan pejalan kaki dan pesepedah dengan memberikan jalur trotoar dan pedestrian yang memadai disetiap sisi kiri-kanan jalan raya. Dari sini disisi lain akan menghidupkan budaya bersepeda yang lebih sehat dan tanpa polusi. Karena pada saat itu kondisi lalu-lintas jalan-jalan Jakarta sudah  “terpaksa” tidak lagi seperti saat ini.

Tahap kedua adalah poin-poin dimana pemerintah DKI Jakarta harus melakukan “aksi lapangan” dan mengandung “sedikit” pengeluaran anggaran setelah pembentukan prakondisi pada poin-poin tahap pertama tadi yang lebih dulu menerima banyak masukan pendapatan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang “mampu” yang ingin tetap nyaman berada pada kendaraan pribadinya dan kendaraan yang bukan berplat B yang beraktifitas di DKI Jakarta. Namun pada ujungnya adalah terjadinya suatu keseimbangan dimana masyarakat DKI Jakarta yang “mampu” tetap nyaman (dengan kendaraan pribadinya), tapi juga transportasi umum bagi kebanyakan masyarakat kota juga menjadi terbangun dan sama nyamanya.

Dalam hal ini tentu saja pemerintah DKI tidak bisa “action” sendirian tanpa koordinasi dengan kepala daerah kota-kota Bodetabek dan tentu saja DPRD DKI. Alhasil pemerintah pusat harus pula menjembatani karena terkait pula dengan aliran manusia antar daerah dan otonomi daerah, namun dengan penekanan “membebaskan” lebih dulu persoalan-persoalan didepan mata yang dihadapi oleh Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan negara. Dan tentu saja akan terbentuk efektifitas dan efisiensi dinamika ekonomi di Jakarta. Tentu saja hal ini bisa terjadi jika Pemda DKI dan DPRD DKI tidak mudah “terbeli” oleh pihak-pihak yang mungkin akan dirugikan penjualan produknya. Demi terbentuknya kota Jakarta yang serba efisien dari segi mobilitas warga kota, biaya BBM dan waktu, termasuk kontrol terhadap tingkat polusi emisi kendaraan dan polusi suara kendaraan (tingkat kebisingan).

Menurut saya ini adalah solusi yang paling realistis yang paling murah. Dibandingkan dengan keharusan membangun lagi Mono Rail  (saat ini tiangnya saja tidak sanggup dilanjutkan) atau apa lagi Subway yang berdana besar dan pasti harus berhutang. Belum lagi efek gangguan pada saat pembangunannya – seperti halnya proyek Bus Way sekarang. Padahal itu pun belum tentu menjawab persoalan. Maka untuk solusi yang saya tawarkan ini tidak perlu lagi berhutang alias murah (karena akan terjadi subsidi silang antara pengguna kendaraan pribadi dan mobilitas manusia yang bukan warga DKI Jakarta yang beraktifitas di DKI Jakarta) , tapi juga efektifitasnya akan langsung bisa dirasakan oleh atmosfer kota Jakarta ketika poin-poin tahap pertama tadi mulai diberlakukan.

Perbedaan tulisan diatas dengan jika proyek Bus Way tetap dianggap yang terbaik oleh Pemda DKI Jakarta:

Tulisan diatas mendorong (mungkin tepatnya memaksa) prakondisi secara legal-administratif terhadap penggunaan ruang wilayah DKI Jakarta. Yaitu membentuk pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi hanya kepada yang benar-benar mampu secara ekonomi, namun infrastruktur jaringan transportasi umum akan tersubsidi menjadi lebih baik untuk warga bukan pemilik kendaraan pribadi.

Kondisi saat ini adalah; mendorong (mungkin tepatnya memaksa) prakondisi secara fisik terhadap penggunaan ruang wilayah DKI Jakarta . Yaitu membangun infrastruktur transportasi umum yang sama sekali baru di ruang yang sama ketika kepadatan lalu-lintas memang sudah menjadi masalah. Harapannya adalah, terutama kepada para pemilik kendaraan pribadi dapat beralih kepada transportasi umum yang baru tersebut (Bus Way).

Tulisan diatas jelas dapat langsung memberikan dampak kepada pemilik kendaraan pribadi dan kepada yang berniat untuk memiliki kendaraan pribadi untuk berpikir dua kali dibandingkan jika mereka menggunakan transportasi umum. Padahal pada saat yang sama lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi baru di wilayah DKI Jakarta akan mulai menurun paling tidak beralih ke luar kota, dan transportasi umum akan langsung tersubsidi oleh kepemilikan kendaraan pribadi di wilayah DKI Jakarta.

Kondisi saat ini; adalah pemaksaan penggunaan ruang kota yang sama oleh Bus Way pada saat kondisi lalu-lintas memang sudah padat. Padahal pada saat yang sama juga, kepemilikan kendaraan pribadi di Jakarta terus tumbuh luar biasa (ribuan unit) setiap bulannya. Pertumbuhan kendaraan pribadi terus terjadi seakan-akan ruang wilayah Jakarta benar-benar dalam keadaan normal untuk dapat menampung semuanya meskipun bukan pada jam-jam sibuk kota. Hasilnya adalah kepadatan lalu-lintas yang semakin tidak terkendali. Kepadatan lalu-lintas yang tidak terkendali ini sebagian justru disumbang oleh pembangunan proyek Bus Way itu sendiri sejak awal tahun 2004 yaitu melonjaknya kepemilikan kendaraan bermotor roda dua, karena dianggap sanggup meliuk-liuk di jalan-jalan Ibu Kota yang semakin padat – dan juga semakin sempit oleh jalur Bus Way.

Proyek Bus Way adalah sebuah praktek solusi yang sudah dijalankan tapi juga sambil terus dipikirkan, Apakah betul ini sebuah solusi bagi masalah lalu-lintas Jakarta atau bukan ? Apakah wajar ketika sebuah proyek yang disebut Bus Way yang sudah “mengobrak-abrik malang-melintang begitu banyak ruang jalan dan jalur hijau Jakarta masih harus dipikirkan akan menghasilkan apa nantinya? Sungguh sebuah pekerjaan ceroboh dan sangat tidak intelektual! Akan berhasilkah Bus Way?

Tersedia banyak indikator yang mengarahkah kalau proyek Bus Way adalah sebuah proyek yang gagal.

1. Proyek Bus Way sama sekali tidak lebih dulu melakukan prakondisi terhadap keadaan lalu-lintas Jakarta secara keseluruhan. Kemunculan jalur Bus Way awal tahun 2004 sekonyong-konyong hanya terasa seperti perampasan ruas jalan warga kota yang sehari-hari digunakan secara tiba-tiba. Alhasil jalan yang sudah padat semakin terbagi oleh adanya jalur Bus Way. Filosophinya terlalu terasa sederhana: “ayo, dari pada macet lebih enak naik Bus Way tidak ada macetnya..”

2. Tidak macetnya Bus Way ternyata juga cuma tinggal tunggu waktunya. Sejak tanggal 5 November 2007 Jalur khusus Bus Way ternyata dicobakan dibuka kembali sampai akhir November 2007 untuk semua kendaraan karena kemacetan jalan di Jakarta dirasa sudah keterlaluan. Mengapa begitu? Selain filosofi yang terlalu simpel tadi, sumbangan terbesar persoalan lalu-lintas Jakarta justru karena ketidak mampuan (atau tidak berani?) Pemda Jakarta dalam mengontrol dan mengawasi kepemilikan kendaraan pribadi yang pertumbuhannya hampir tidak terkendali. Apakah pembukaan sementara jalur Bus Way bagi kendaraan lain tadi bisa menjawab persoalan? Nyata-nyata tidak. Tanpa jalur Bus Way pun lalu-lintas Jakarta memang sudah parah. Jalur Bus Way hanya salah satu yang memperparah keadaan. Jadi jelas Bus Way tidak memperbaiki keadaan. Padahal pembangunan proyek itu masih akan memakan waktu lama sampai kepada jalur-jalur pengumpan (feeder).

3. Kehadiran Bus Way sama sekali tidak berdampak pada keinginan warga kota untuk tetap memiliki kendaraan pribadi roda dua maupun empat. Kondisi lalu-lintas dan transportasi umum dan mental gengsi dan konsumtif yang tinggi pada terutama warga urban kota menjadikan proyek Bus Way ini sebuah lelucon dibanding jika mereka memiliki kendaraan pribadi. Karena memang Pemda DKI tidak memiliki mekanisme pemaksa pada semua instansi yang berkaitan dan warga kota untuk “meng-gol kan” proyek Bus Way itu sendiri.

4. Kalau Pemda DKI tidak ada keberanian dalam mengontrol dan mengawasi kepemilikan kendaraan pribadi, berapa banyak lagi simpul-simpul kepadatan lalu-lintas yang akan terbentuk? Apa lagi ditambah pembangunan proyek Bus Way, katakanlah akhir tahun 2007 akan selasai, berapa lama lagi waktu yang diperlukan ketika semua jalur-jalur penghubung (feeder) ke jalur Bus Way akan terbentuk? Akankah terjadi penumpukan kendaraan pribadi pada semua ujung-ujung jalur feeder karena (jika) semua pemilik kendaraan pribadi akan beralih ke Bus Way? Logika sederhana saja mengatakan tidak. Karena ketika walaupun sebagian besar warga sudah menggunakan Bus Way, yang berarti terjadi pengurangan kepadatan pada jalur umum bukan Bus Way (itu pun kemungkinannya sangat kecil sekali), maka terus melaju dengan kendaraan pribadi akan lebih menjadi pilihan juga. Alhasil tinggal menunggu waktu, kepadatan akan terbentuk lagi , pada saatnya proyek Bus Way hanya terlihat sebagai sebuah proyek sia-sia yang tidak menjawab persoalan lalu-lintas Jakarta. Seperti halnya ketentuan Three in one yang masih berlaku sekarang.

5. Tidak adanya mekanisme yang mampu “menahan” secara terkontrol aliran kendaraan dan manusia dari dan menuju Jakarta terhadap kota-kota satelit di sekeliling Jakarta sama saja dengan menantang persoalan lalu-lintas Jakarta untuk tidak pernah selesai sampai kapan pun. Kecuali kalau mental pejabat Pemda sudah tidak lagi “yang penting ada proyek dulu, hasilnya baik atau tidak itu soal belakangan” maka itu akan menjadi pertanda baik bagi Jakarta. Jakarta memang bukan kota yang dibangun dengan “otak dan niat baik” tapi oleh mental korup dan pungli yang sudah berlangsung sejak lama. Blue print tata ruang kota tinggalah hanya diatas kertas saja. Proyek Bus Way sama sekali tidak bisa untuk menjawab persoalan itu.

6. Kondisi lalu-lintas hari ini sampai dengan terbentuknya jalur-jalur feeder Bus Way masih memerlukan waktu yang cukup panjang, dan tingkat kesulitan teknis yang tidak mudah. Waktu yang diperlukan untuk itu akan dapat membuat Jakarta sempat terjadi lebih dulu kelumpuhan mobilitas ekonomi yang parah bila saat ini saja Jakarta masih memainkan percobaan-percobaan solusi yang selalu bersifat ad-hock bagi persoalan-persoalan Jakarta terutama masalah lalu-lintas kota. Karena Jakarta tidak mungkin akan maju dengan hanya mengandalkan kemajuan telekomunikasi melalui telephone, faximili atau e-mail saja tanpa terjadinya mobilitas manusia dan barang. Ketika mobilitas manusia dan barang semakin stagnan maka tidak ada dinamika ekonomi. Ketika dinamika ekonomi tidak terjadi, apa lagi yang diharapkan dari Jakarta?

Ketika mental korup dan pungli masih menjadi panglima di negeri ini, maka di Jakarta-lah yang secara sosial-ekonomi akan terjadi stagnasi mobilitas ekonomi lebih dulu. Pada saat itu, jangankan investor asing, pemodal lokal pun akan menghadapi kondisi yang tidak mungkin dapat berkembang, karena ekonomi biaya tinggi. Maka secara keseluruhan, Jakarta dan bangsa ini akan jatuh justru oleh pemimpin- pemimpinya sendiri yang telah memegang jabatanya tanpa pikiran dan hati dan tanggung jawab, tapi oleh mental-mental korup dan pungli “yang penting ada proyek dulu, hasilnya baik atau tidak urusan belakang”. Maka jadilah Jakarta seperti hari ini…

( Jakarta, 8 November 2007 )

Advertisements

Jakarta, Proses Menjadi “Kota” Yang Tidak Kunjung Selesai…

August 26, 2008

Apa yang sama dengan Jakarta atau Washington DC? atau London, atau Singapura, atau Kuala Lumpur? Kita pasti sudah tau semuanya adalah Ibu Kota Negara. Tapi apa yang membedakan Jakarta dengan Kota-kota lain itu? Perbedaannya adalah, jika Washington DC, London, Singapura, atau Kuala Lumpur atau Paris dan banyak lagi kota-kota besar di dunia adalah, kota-kota itu bukan saja secara fisik, infra struktur, supra struktur/pemerintahan kota, dan tata kotanya adalah telah memenuhi syarat untuk itu. Namun juga sistim sosial serta mental budaya masyarakatnya sudah pantas disebut sebagai masyarakat perkotaan yang berada pada ruang dan sistim perkotaan.

Akan halnya Jakarta, sebutan “kota” bagi Jakarta baru sebatas secara fisik dan infra struktur saja, tidak lebih dari itu. Karenanya Jakarta sesungguhnya belum memenuhi syarat disebut sebagai kota. Lebih jauh lagi, kota-kota lain di dunia memang dirancang untuk menjadi perkotaan dalam arti sesungguhnya yang menjadi bagian dari pembangunan komprehensif negara-negara bersangkutan. Maka Jakarta terbangun seperti hampir tanpa disengaja alias tanpa perencanaan yang matang dan komprehensif sebagai bagian dari pembangunan bangsa secara keseluruhan. Karena itu Jakarta paling tidak hanya bisa disebut“kota” yang selalu berproses menjadi kota dalam arti sesungguhnya. Berapa lama waktu yang diperlukan bagi Jakarta dalam berproses menjadi kota yang sesungguhnya? Mungkin the longest time ever than all the cities in the region!

Sungguh begitu banyak faktor pendukung yang diabaikan bagi suatu wilayah seperti Jakarta jika memang diniatkan untuk dijadikan sebuah kota megapolitan semacam misalnya Singapura atau Kuala Lumpur. Maka tidak heran jika Jakarta yang Indonesianya merdeka dari penjajahan jauh lebih dulu dibanding Kuala Lumpur atau Singapura justru telah jauh tertinggal dalam hal pembangunan kota ditinjau dari segi fisik, infrastruktur, suprastruktur, pemerintahan kota apa lagi sosiokultural masyarakatnya.

Untuk disebut sebagai “kota” Jakarta tidak cukup dengan terlihat oleh mata kita banyaknya gedung bertingkat di pusat-pusat kota, jalan raya yang bersimpang susun, kendaraan-kendaraan mewah yang lalu-lalang, atau adanya traffic light di setiap persimpangan jalan atau banyaknya pusat-pusat perdagangan. Itupun kalau gedung-gedung tinggi dan banyak infrastruktur kota lainnya bukan terbangun oleh dana-dana asing jangka panjang (yang berarti masyarakat kota tetap harus membayar secara langsung atau tidak langsung kepada pihak asing dalam waktu lama). Namun adanya wilayah-wilayah kumuh, pengemis dan gelandangan, pengamen, “pak ogah”, pedagang asongan, kaki-lima di jalan-jalan, berbagai kendaraan bermotor penuh sesak karena macet di jalan adalah juga pemandangan yang dengan mudah kita saksikan di “kota” ini. Belum lagi tingkat polusi udara dan tingkat polusi suara. Yang lebih menyedihkan begitu banyak peraturan lalu-lintas dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jakarta sendiri selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat Jakarta. Alias semangatnya bagus tapi hampir tidak pernah teraplikasi dimasyarakat Jakarta secara efektif. Mengapa demikian? Masyarakatnya yang bandel atau pemerintah daerahnya yang bodoh? Alias tidak mengerti harus diatur seperti apa Jakarta ini!

Kesalahan fatal pertama dalam membangun Jakarta sebagai “kota” adalah justru ketika mulai awal era Orde Baru berusaha membangun Jakarta sebagai ibu kota negara dengan mengabaikan pembangunan daerah dan kota-kota lain di negeri ini. Pertumbuhan dan dinamika ekonomi Jakarta yang melaju sendirian dibanding kota-kota lain di daerah menjadikan Jakarta magnet yang kuat untuk terjadinya urbanisasi yang ternyata tidak sanggup dikontrol oleh pemerintah pusat, apa lagi pemerintah kota Jakarta. Keadaan ketidak mampuan pemerintah pusat mengontrol perpindahan penduduk dari daerah ke Jakarta sejak awal, menjadi mirip dengan kondisi sekarang dengan ketidak mampuan pemerintah kota mengontrol kendaraan bermotor dari pabrik-pabrik/perakitan kendaraan bermotor ke ruang jalan-jalan lalu-lintas Jakarta. Saat ini begitu banyak persoalan Jakarta hanya dipandang sebagai suatu permasalahan kekinian tanpa mau mengorek penyebabnya.

Urbanisasi adalah suatu gejala yang normal di semua negara berkembang dalam mengejar kemujuan ekonomi masyarakatnya. Apa lagi ibu kota negara seperti Jakarta. Tapi kalau substansi membangun Jakarta untuk menjadi “kota” dalam arti kata sesungguhnya justru terkubur oleh persoalan-persoalan yang ditimbulkannya sendiri adalah suatu kebodohan. Pemandangan Jakarta yang kita lihat hari ini adalah hasil dari ketidak mampuan pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta dalam mengelola dan mengontrol apa yang ingin dikejar, dan segala efek samping yang ditimbulkannya. Kalau kendaraan bermotor yang benda mati saja tidak sanggup dikontrol penumpukannya di jalan-jalan oleh pemerintah Jakarta, apa lagi urbanisasi yang notabene adalah manusia!

Kelemahan pemerintah kota sampai ke pusat yang paling terpampang didepan mata adalah tidak lain tidak bukan adalah budaya korupsi! Betapa tidak proyek apapun yang ingin dikerjakan di negeri ini seburuk apapun hasil AMDAL terhadap sebuah proyek yang akan dilakukan, sekacau apapun sistim trayek transportasi umum yang bisa dikeluarkan ijinnya, atau proyek apapun sampai yang hasilnya benar-benar tidak penting, sejauh kita bermain uang maka semua akan mendapatkan ijin untuk dikerjakan. Perinsipnya adalah, baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bagi masyarakat yang penting adalah ada proyek!

Mental pejabat dan pengusaha dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan Jakarta tidak lain dan tidak bukan, selama mereka mendapatkan bagian keuntungan maka yang tidak mungkinpun bisa menjadi mungkin. Itulah gambaran umum mental kongkalikong pejabat dan pengusaha kita yang terlihat begitu lumrah dan wajar. Maka tidak heran kondisi Jakarta seperti hari inilah yang masih akan kita lihat di jakarta 10 tahun yang akan datang. Mungkin jauh lebih buruk dari itu.

Disisi lain. ketidak mampuan pemerintah mengontrol urbanisasi sama persis ditunjukan pemerintah dengan ketikmampuan mereka mengontrol suply kendaraan bermotor yang merayap ke jalan-jalan di jakarta dari importir dan tempat-tempat perakitan kendaraan bermotor. Betapa tidak, mungkin era tahun 1980-an saja Jakarta masih bisa terasa sebagai kota seutuhnya dari segi infrastruktur, suprastruktur dan sosiokultural warganya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bahkan Overheat waktu itu mendorong urbanisasi yang luar biasa ke jakarta. Kemudian apa yang terjadi?

Benturan budaya kota dan tradisional makin bertubrukan dan selanjutnya terjadi asimilasi antara keduanya. Masyarakat yang sudah memiliki mental kota mulai mentolerir mental-mental tradisionil pendatang baru dan pendatang baru yang memiliki mental psikokultural tradisional pun mengadaptasi psikokultural masyarakat kota. Sampai disitu sesungguhnya terjadi asimilasi yang normal dan alamiah. Tapi asimilasi selalu menghasilkan sesuatu yang baru yang lebih terbentuk oleh faktor mana yang lebih dominan. Ketika arus urbanisasi makin tidak terkendari maka mental psikokultural masyarakat kotalah yang secara alamiah juga terpaksa tersesuaikan atau penyesuaian. Sikap mental psikokulturan inilah yang dimiliki oleh Jakarta saat ini. Mental kota bukan, tapi mental kampungpun bukan.

Sikap mental warga kota yang nanggung seperti inilah yang membuat pemerintah kota dengan bodohnya selalu membuat peraturan-peraturan kota yang kalau mau dibandingkan semangat peraturannya dengan warga kota yang ingin diatur menjadi sangat rancu dan terasa tidak membumi. Disatu sisi pemerintah kota seperti selalu membuat proyek-proyek atau aturan-aturan yang terlihat bagus untuk warga kota, tapi disisi lain kebanyakan warga kota tidak merasa peraturan itu untuk mereka. Sebanyak dan sesering apapun kesalahan atau kegagalan peraturan pemerintah kota selalu mendapatkan permakluman dan selalu bisa dirundingkan lagi. Kenapa begitu? Pertama. karena pejabat pemerintah selalu bisa “dibeli”, kedua, Masyarakat kota jakarta bukanlah masyarakat yang memiliki mental psikokultural masyarakat perkotaan seperti yang bisa kita temui di kota-kota negara maju lain didunia. Bahkan tidak seperti warga Kuala Lumpur atau Singapura yang negaranya merdeka lebih belakangan dibanding Indonesia.

Gurita neo-imperialis makin menjerat bangsa

August 26, 2008

Sebuah Pandangan Umum

Indonesia, secara geografis adalah sebuah bangsa besar. Hanya secara geografis aja kok! Selebihnya, justru semakin kecil dalam hampir semua segi! Pejabat pemerintah, pada semua lini aparat pemerintahan, anggota DPR, dan para pejabat BUMN tidak pernah lebih hanyalah sebagai pemeran pada struktur bernegara, hampir tanpa fungsi sama sekali. Sangat rapuh, dan cepat lupa dalam memegang amanat rakyat. Mereka hampir tidak memiliki hati dan otak untuk berpikir mana kepentingan rakyat yang menjadi tanggung jawab mereka untuk diperjuangkan. Dan mana yang cuma kasak-kusuk sana-sini. Kemudian para pejabat hanya terlihat seperti komplotan penjahat yang dengan dalih-dalih memabukan, tidak ingat sama sekali apa yang harus diperjuangkan untuk rakyat, justru secara kolektif merampok hak-hak rakyat, saling mencari kesempatan giliran untuk melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan secara resmi karena kebodohan managemen anggaran negara. Atau korupsi yang dilakukan tidak lebih tidak kurang seperti maling siang bolong. Alias korupsi yang dilakukan tanpa ragu-ragu dan malu-malu lagi! Dengan persepsi, pejabat lain pada semua level telah melakukan hal yang sama!. Jadi lumrah toh!

Kasat mata kita tahu, saat ini, berapa banyak BUMN yang nota bene digantungkan hajat hidup orang banyak padanya justru telah berpindah tangan pada pihak asing. Kalau tidak seluruhnya maka sebagian daripadanya adalah telah menjadi milik asing. Listrik, Air, Komunikasi, Saham-saham unggulan, Retail, semua tinggal menunggu waktu untuk sepenuhnya menjadi milik asing. Kalau itu kasat mata, maka berapa banyak lagi yang sejak reformasi yang lalu bermunculan LSM-LSM lokal yang disuapi dana-dana asing untuk secara halus menjalankan proyek-proyek pembusukan dari dalam. Agar negeri yang sudah babak belur ini makin susah bangkit. Tidak banyak beda dengan yang dilakukan beberapa media cetak dan media TV/radio yang sudah ditumpangi pesan sponsor asing. Secara langsung atau tidak langsung.

Bagi pemerintah sendiri tidak menjadi masalah apakah kebijakannya adalah suatu yang membuat rakyat semakin hidup susah, atau sekedar pemenuhan tuntutan pihak asing. Kenaikan harga BBM, listrik, air minum, sembilan kebutuhan pokok dengan segala efek berantai yang diakibatkannya, menunjukkan dengan jelas pemerintah sendiri tidak memiliki kemampuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Karena tekanan negara asing, atau memang mereka cuma sekumpulan orang-orang bodoh yang ada disana yang hanya karena faktor keberuntungan keadaan sosial politik negeri yang ajaib ini mereka bisa ada disana. Kalau bukan, pastilah mereka adalah orang-orang yang telah terbeli oleh kekuatan-kekuatan politik-ekonomi global. Atau dengan kata lain, pemerintah kita ternyata hanyalah boneka kekuatan-kekuatan global yang tidak punya hati nurani terhadap rakyat bangsa sendiri, tanpa visi, tanpa misi, pengecut pada bangsa lain, tidak punya pendirian, tidak mandiri, penjilat dana asing, bahkan musuh dalam selimut bagi rakyat sendiri.

Sudah setengah periode pemerintahan ini berjalan dengan visi yang belum pernah terbaca. Setengah periode ini hampir seluruhnya dipenuhi kebijakan-kebijakan yang serba ad-hock. Tanpa perencanaan yang matang, visi yang tidak jelas, bahkan sebagian kebijakan ditarik kembali! Kalau pemerintah sendiri sudah tidak bisa diharapkan, apa sesungguhnya yang sedang berlangsung bagi negeri ini? Dominasi asing disemua lini! Kecendrungan ini sangat jelas. Bangsa ini makin tergadai oleh kekuatan modal asing. Apakah tujuan dari semua ini? Bangsa ini akan dibuat melarat secara ekonomi!, yang pada ujungnya bangsa ini akan sepenuhnya bergantung pada kekuatan ekonomi-politik asing. Pada titik itu jangan lagi bertanya tentang kemandirian bangsa, kemampuan mengatur rumah tangga bangsa sendiri akan menjadi tinggal cerita. Bangsa ini hanya menjadi bangsa buruh, atau bangsa pekerja yang digaji oleh dana-dana asing untuk menjalankan perintah-perintah asing bagi kepentingan bangsa lain. Tidak ada lagi kehormatan dan harga diri dan wibawa sebagai bangsa. Lalu adakah rakyat bangsa ini yang akan diuntungkan oleh keadaan itu? Sebagian besar tidak! Warga bangsa ini masih memiliki pandangan yang terbelah perihal untung-rugi bila bangsa ini dekat pada pihak asing.

Indonesia, yang secara global diketahui sebagai bangsa berpenduduk muslim terbesar di dunia, bukanlah sebuah status yang dengan ringan dan tanpa resiko untuk disandang. Sebagian warga bangsa ini sangat ingin menghilangkan status itu. Terutama bagi saudara-saudara kita yang non-muslim. Bagi mereka, kata muslim dekat pada kemiskinan, kebodohan dan tentu saja kecemburuan terhadap begitu banyak pranata sosial yang berbau Islam. Meskipun dipandang dari sisi manapun, jika atmosfir Islam makin pudar, dan budaya-sosial-politik ala Barat yang kristiani makin terbentuk di negeri ini, itupun sama sekali bukan jaminan bangsa ini akan menjadi maju secara sosial-ekonomi. Dan tentu saja dihitung secara apapun hal itu tidak akan sampai terjadi. Tapi status tinggalah sebuah status kalau secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya sudah sangat dekat dengan Barat. Suatu yang sangat mungkin terjadi! Dari sisi bangsa I’sia jelas suatu malapetaka yang maha dasyat jika hal itu sampai terjadi. Lalu siapa yang diuntungkan dari keadaan ini?

Hegemoni global atau penguasaan seluruh dunia pada satu tangan atau satu bangsa adalah kata kunci tujuan dari semua gejolak dunia hari ini. I’sia hanyalah salah satu anak catur untuk sampai kesana. Dan ternyata I’sia adalah salah satu anak catur yang cukup alot dan sulit digerakan. Kenapa? Karena I’sia adalah bangsa muslim terbesar di dunia!.

Kitab suci –Al-Qur’an, sejak diturunkan ke bumi sampai hari ini belum ada yang mampu merubah atau memanipulasi untuk kepentingan apapun. Bahkan Allah menjaga keasliannya sampai akhir zaman. Berbeda dengan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang sampai saat ini telah begitu manipulatif. Telah sangat banyak berubah dan di-ubah-ubah menurut keperluan zaman. Sehingga tidaklah mengherankan, umat Islam adalah kelompok yang secara global sangat sulit dikutak-katik atau di-propaganda menurut keperluan bangsa non-muslim atau bangsa manapun di dunia.

Kekuatan global non-muslim tentu saja akan terus putar otak untuk menaklukan umat Islam. Kalau kitab sucinya sangat sulit diacak-acak, seperti yang mereka lakukan terhadap Taurat dan Injil berabad yang lalu, maka sisi yang paling mungkin dari umat Islam I’sia untuk dikutak-katik adalah: Dilemahkan secara ekonomi dengan membeli banyak aset dan properti, badan usaha dan saham-saham unggulan, menyuburkan korupsi, dan kemudian melemahkan secara mental-spiritual dengan menyuburkan penggunaan obat-obat terlarang, penyebaran pornografi dan sex bebas, termasuk menjejalkan kepada masyarakat tontonan-tontonan yang tidak mendidik di layar-layar televisi! Kalau cara terakhir yang sudah kasat mata ini didiamkan juga oleh umat muslim, maka kehancuran seperti yang telah direncanakan oleh kekuatan global terhadap bangsa ini tinggal menunggu waktu! Apakah warga bangsa ini yang non-muslim akan juga memetik hasil dari keadaan itu? Tunggu! Jangan senang dulu!

Ujung sebuah cerita, sepanjang apapun ceritanya selalu memunculkan hal-hal yang tidak diduga-duga. Warga non-muslim bangsa ini hampir pasti merasa tersanjung dengan kedekatan psikologis-spiritual mereka dengan bangsa asing yang notabene beratmosfer kristiani. Seakan-akan apapun yang dilakukan kekuatan asing terhadap bangsa ini adalah akan juga menguntungkan mereka dan merugikan warga muslim. Padahal anggapan itu keliru besar! Satu-satunya even dunia yang membawa panji kristiani adalah perang salib pada abad ke-11. Perang itupun adalah hasil rekayasa kaum kesatria templar yang ingin merebut kembali kekuatan keuangan dan properti dari raja-raja perancis pada saat itu. Setelah perang dimenangkan dari tangan kaum muslim, maka mereka kembali menguasai keuangan dunia dan merevisi dan memanipulasi kitab injil bagi kepentingan mereka sampai hari ini! Setelah perang salib itu, tidak ada satupun kejadian di dunia yang membawa kepentingan keristiani. Revolusi Inggris, Revolusi Prancis, Revolusi Bolsyewik di Rusia, Perang dunia I, perang Dunia II, pembunuhan presiden kennedy, pembunuhan Lady Diana, Kerusuhan Mei 1998, Runtuhnya gedung kembar WTC New York, Bom Bali, Bom hotel J.W. Mariot Jakarta, War on global terrorism, sebagaian dari contoh, semua peristiwa itu tidak ada satupun yang membawa pesan kepada kristiani! Barat hanya meminjam semangat sepirit kristiani untuk menghadapi Islam, tanpa ada indikasi usaha global dunia Barat untuk mengkristenkan dunia. Satu-satunya pesan yang dibawa adalah: tindas semua muslim seluruh dunia, Karena kaum muslim adalah batu sandungan terbesar yang menghalangi jalan mereka kepada: ONE WORLD GOVERNMENT! Tidak ada urusan dengan agama!

ONE WORLD GOVERNMENT atau SATU PEMERINTAHAN DUNIA adalah cita-cita para pendiri bangsa Amerika yahudi sejak mereka pertama kali menginjakan kaki di benua Amerika dari Eropa, yang bisa kita lihat pada lembaran uang 1 dollar Amerika sampai hari ini. Meski desain pecahan uang dollar Amerika pecahan yang lain telah sering diubah, namun pecahan 1 dollar Amerika belum pernah diubah sejak Amerika berdiri hingga hari ini. Satu pemerintahan dunia itu sama sekali bukan mengusahakan seluruh dunia menjadi keristiani. Yang mereka lakukan, dan telah mulai terlihat, sama sekali tidak membawa pesan keristiani, tapi justru mementahkan semua agama! yakni Demokrasi dan kebebasan ala Amerika, yang tidak lain demokrasi yang berjiwa zionis. Meskipun zionisme sendiri muncul dari kaum yahudi radikal – kaum yahudi yang tidak lagi berpegang pada kitab taurat yang asli, tidak juga pada injil, apa lagi Al-Quran. Bagi mereka agama hanyalah sampah, sama sekali tidaklah penting, agama apapun itu. Yang terpenting tujuan akhir mereka adalah penguasaan global terhadap seluruh sumber daya alam, seluruh sumber ekonomi, militer, politik, sosial dan budaya dibawah satu tangan, yaitu ZIONISME INTERNASIONAL dengan alat yang berusaha mereka terapkan pada semua bangsa di dunia: DEMOKRASI DAN KEBEBASAN!

Kemudian, apakah saat ini bangsa I’sia sudah masuk kedalam Zionisme Internasional itu, karena bangsa ini telah dengan bangga juga telah mulai menerapkan demokrasi ala amerika? Sayangnya kasat mata, bangsa ini sudah sangat sangat masuk dan termakan ke dalam Zionisme Internasional itu! Hampir tanpa daya sedikitpun punya kemampuan untuk melepaskan diri. Sangat disayangkan, sebagian warga bangsa ini tidak menyadari atau telah salah pengertian terhadap apa yang tengah terjadi. Bahkan sebagian lagi sangat menikmatinya! Kaum non-muslim negeri ini jelas telah salah mengerti, atau termakan propaganda Zionis untuk secara psikologis mudah ter-agitasi terhadap kaum muslim, yang pada ujungnya menghasilkan perpecahan bangsa ini, seperti yang sudah terjadi sangat sporadis di banyak wilayah di negeri ini tahun 1998 dan sesudahnya. Mereka hampir sepenuhnya berhasil!

Perpecahan persepsi soal ini pada warga non-muslim terhadap warga muslim I’sia adalah salah satu masalah besar yang sangat sulit diluruskan. Meskipun tersedia sangat banyak data dan saksi di banyak negara di dunia tentang semua fenomena-fenomena dan bukti yang merujuk kearah itu. Kondisi itu juga diperburuk oleh jaringan Pers Internasional dan lokal baik cetak maupun elektronik, ditambah jaringan LSM-LSM kolaborator asing, yang memang dimiliki dan didanai oleh jaringan zionis, semua bersuara sama membentuk opini publik dunia terhadap apa saja yang menjadi sasaran-sasaran mereka. Dan atau semua menyembunyikan fakta-fakta yang belum diketahui publik, sekaligus mendistorsi fakta-fakta yang terlanjur diketahui publik, atau juga dengan mem-blast dengan sebuah berita baru yang heboh untuk menutupi atau mengalihkan perhatian publik dari berita sebelumnya yang merugikan mereka. Sayangnya masyarakat I’sia sangat mudah digiring opininya dengan cara-cara seperti itu.

Timor Leste, sebuah negara “kristen baru” hasil kasak-kusuk kekuatan asing yang memaksa I’sia melakukan refrendum yang dimanipulasi habis-habisan oleh tangan-tangan asing untuk melepaskan diri dari NKRI, apakah saat ini Timor Leste serta-merta menjadi daerah yang lebih baik ketimbang masih berada dalam NKRI? Tidak sama sekali! Bahkan sebaliknya, Timor Leste semakin miskin dan pertikaian politik terus terjadi. Mengapa negara-negara Barat itu tidak langsung memakmurkan Timor Leste (karena sudah lepas dari negeri islam I’sia)? Tidak oleh IMF? Tidak World Bank? Tidak Vatican? Tidak juga Federal Reserve? Semua kekuatan-kekuatan keuangan dunia itu dan banyak lagi lembaga keuangan dunia lainnya dimiliki oleh satu kelompok, yaitu kelompok Zionis Internasional! Dan yang berusaha melepaskan Timor Leste dari NKRI adalah mereka juga! Fokus mereka adalah memang bukan ingin memakmurkan Timor Leste yang kristen, tapi memecah NKRI menjadi banyak bagian agar lebih mudah dikontrol. Seperti yang “tangan-tangan” mereka coba lakukan di Ambon, Poso, Aceh, Sambas, Papua, Jakarta. Jadi, fokus yang ingin digarap tidak lebih adalah PECAHKAN NKRI!

Alhasil kedekatan psikologis-spiritual kaum non-muslim I’sia dengan kekuatan ekonomi-politik Barat yang masih “berwarna” kristen yang bermain di negeri ini sama sekali tidak ada relevansinya dengan “menyodorkan warna kristen” ke negeri muslim terbesar di dunia ini. Faktanya, Zionis Internasional sama sekali tidak ada kepentingan, dan tidak peduli pada merubah dunia menjadi kristen. Mereka justru menjadikan kristen sebagai kuda tunggangan dan alat mengadu domba terhadap dunia Islam! Kalau dunia kristen dan Islam berhadapan, mereka justru bersorak, dan malah menyediakan persenjataan untuk itu. Pabrik-pabrik senjata mutahir mereka justru mengeruk keuntungan dari situasi seperti itu. Itu berarti, sekali lagi, perang salib berhasil mereka ciptakan. Dan sekali lagi, hanya kelompok mereka yang memetik keuntungan!

Kemudian, kalau bangsa ini telah terlanjur masuk perangkap Zionis Internasional, sisi mana dari struktur negara bangsa ini yang paling lemah sehingga begitu mudah disusupi, atau di-cuci otak oleh propaganda asing, atau kolaborator asing? Sisi mana pula yang paling mungkin untuk diperkuat agar tidak mudah di-obok-obok tangan-tangan Zionis itu? Jawabanya hanya satu: Pemimpin negara! Persoalannya adalah, pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang memang memiliki visi dan misi untuk berfikir dan bekerja bagi kemakmuran rakyat, atau, pemimpin yang gampang diajak bekerjasama dengan kepentingan Barat? Karena antara keduanya sangat berbeda! Sejauh ini, bangsa ini baru pernah memiliki tipe pemimpin yang kedua!

Tipe pemimpin seperti ini adalah yang cuma pintar berjanji manis pada masyarakat pada saat kampanye pemilu. Selebihnya, otak dan hatinya sesungguhnya kosong! tanpa visi tanpa misi, dan tanpa pengetahuan dasar tentang apa sesungguhnya yang sedang berlangsung secara global. Serta pengetahuan dasar tentang apa sesungguhnya yang dibutuhkan bangsa ini, dan apa yang sedang mengancam! Pekerjaan sehari-harinya hanyalah mengikuti agenda-agenda “kerja” yang sudah ditetapkan. Pertemuan-pertemuan dan rapat yang lepas dari substansi kebutuhan esensi rakyat. Dan protokoler-protokoler bergaya penting. Semua dilakukan hari demi hari seakan-akan semuanya beres! Orang-orang disekelilingnya hanyalah orang-orang yang mengejar kesempatan untuk dekat dengan lingkaran kekuasaan. Alias kaum oportunis-penjilat. Otak mereka lebih kosong lagi! Karena yang menjadi perhatian mereka cuma gengsi jabatan dan kesempatan yang luas untuk mencuri dan mengkorupsi jatah-jatah bagi kesejahteraan rakyat!

Korupsi berjamaah dan efek berantai yang terbentuk sampai pada level terendah menjadi sangat lumrah. Hidup rakyat makin susah, ketidak adilan sosial makin dalam, biaya hidup makin tinggi, tingkat pengangguran makin tinggi, dunia pendidikan telah kehilangan spirit semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedikit indikator itu cukup menjelaskan bahwa pemerintah sesungguhnya tidak berfungsi! Segalanya hanya bisa diukur dengan uang! Semua selalu uang! Dan uang!! Kalau dalam segala hal rakyat harus memperjuangkan sendiri peluang-peluang untuk bertahan hidup, memperjuangkan sendiri peluang-peluang bagi “hak” mendapatkan pendidikan yang cukup, maka dimana letak fungsi pemerintah?? Karena semua hanya diukur dengan uang, maka tidak heran, disemua level pemerintahan berebut kesempatan untuk korupsi dengan begitu banyak proyek-proyek yang hampir semuanya tidak efisien, tidak efektif, bahkan sering mengada-ada! Yang penting bikin proyek supaya ada lahan untuk dikorupsi!! Bocor dimana-mana. yang sampai kepada rakyat tinggal “ampasnya” saja! Keadaan seperti inikah yang bisa diharapkan dapat membuat masyarakat bangsa ini adil dan makmur? Bullshit!

Adalah kewajiban pemerintah memudahkan kehidupan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin pendidikan yang layak bagi rakyat seperti yang tercantum didalam Undang-undang Dasar negeri ini. Bila hal-hal mendasar ini tidak dapat diusahakan oleh pemerintah, maka dengan kata lain pemerintahan tidak berfungsi! Atau kalau memang pemerintah sudah mengusahakan seperti yang dituntut oleh UUD, maka hanya ada dua hal: pemerintahnya bodoh, sehingga tidak tau apa yang harus dilakukan. Atau pemerintah memang telah dikuasai oleh kekuatan asing. Dalam hal ini pemerintah tidak ada keberanian untuk meng-counter, atau karena telah begitu banyak “bantuan” yang diterima dari pihak asing dengan begitu banyak konsesi yang dijanjikan pemerintah. Sehingga jika pihak asing dilepas maka banyak pula tuntutan pihak asing yang harus dipenuhi pemerintah, namun sesungguhnya kita juga tidak mungkin bisa memenuhi tuntutan mereka. Dengan kata lain, bangsa kita sudah masuk kedalam perangkap yang memang sudah dirancang oleh pihak asing: bergantung sepenuhnya pada kekuatan asing!!

Indonesia For Sale!!

August 26, 2008


2 Januri 2007

Indonesia, sebagai bangsa yang hari ini hanya tetap eksis hanya karena bantuan dari luar negeri, tidak ada solusi apapun bagi bangsa ini untuk tetap eksis kecuali segera mengambil sikap yang tegas pada dua hal. Pertama, ikut gerbong Barat (AS) secara total, atau, kedua, berhadapan sepenuhnya terhadap Barat seperti yang dilakukan Iran, Suriah, atau Irak sekalipun. Sayangnya kedua pilihan itu sangat-sangat berat!

Indonesia sesungguhnya telah masuk sangat jauh kedalam perangkap kapitalisme dunia bukan saja dari segi ekonomi, tapi juga ideologi dan politik. Dikarenakan sikap Indonesia yang ambivalen terhadap kedua pilihan tadi, maka secara halus tapi sangat sistimatis melalui penerapan politik global negara-negara Barat yang sedang berlangsung saat ini, bangsa ini secara pelan-pelan sedang menghadapi kebangkrutan total.

Indonesia saat ini hanya sedang dibiarkan oleh permainan politik global untuk merasakan masa sulit dan ruginya karena tidak betul-betul “bersahabat” dengan Barat sampai pada suatu keadaan dimana pemerintah Indonesia akan sepenuhnya berlutut dan memohon bantuan kepada Barat bukan saja secara ekonomi, tapi juga secara ideologi – politik dan sosial – budaya. Pada saat itu semua struktur pemerintahan tidak lebih hanya sebagai kaki-tangan atau boneka bagi seluruh kepentingan Barat di negeri ini. Pada saat itu pula pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan mengorbankan rakyat bangsa sendiri demi memenuhi konsesi yang telah dijanjikan pada Barat!

Indonesia adalah bangsa yang besar hanya secara geografis dan jumlah penduduk, namun makin lemah secara nasionalisme, ekonomi dan ideologi – politik. Nasionalisme memang sudah hampir terlupakan oleh bangsa ini, tapi sayangnya ekonomi dan politik bangsa ini telah benar-benar terbeli secara langsung maupun tidak langsung lewat tangan-tangan kolaborator asing di negeri ini. Betapa tidak, barapa banyak kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih senang mengikuti keinginan pasar global ketimbang apa yang dibutuhkan rakyat sendiri. Berapa banyak kebijakan politik pemerintah yang lebih mentolerir tuntutan politik global meski rakyat sendiri yang menjadi korban fitnah maupun korban fisik. Lucunya jangan harap akan muncul seorang presiden-pun yang dibutuhkan bangsa ini kecuali atas restu Barat sebelum maupun sesudah pemilihan umum!

Indonesia saat ini hanyalah kumpulan rakyat bangsa yang oleh pemerintahnya sendiri yang pengecut, tidak berani mengambil sikap, selain telah mengorbankan rakyat sendiri dari pada susah bersama-sama rakyat karena berani bersikap tegas terhadap tekanan-tekanan Barat secara langsung maupun tidak langsung. Sikap pengecut dan tidak berani mengambil sikap yang tegas pemerintah itu telah berhasil membuat hampir semua pejabat diseputar struktur institusi negara berebut kesempatan untuk melakukan korupsi, atau semacam korupsi yang dilegalkan, atau kebijakan ekonomi pemerintah yang dengan alasan yang kalkulatif namun faktanya menginjak leher rakyat. Atau kebijakan politik pemerintah yang karena war on terrorism ala Amerika telah banyak mengorbankan rakyat sendiri.

Indonesia mungkin akan terpaksa memilih satu dari dua pilihan tadi. Pilihan kedua pasti rakyat akan menjadi korban, bukan pemerintah, tapi pilihan pertama, pemerintah akan seperti berada di surga dan sebagian besar rakyat akan lebih baik secara ekonomi. Tapi sayangnya pilihan pertama bukan saja menunjukan bangsa yang telah terjual kepada kekuatan Barat, tapi juga akidah sebagian besar umat muslim negeri ini akan ikut terjual!! Alam seperti bergeliat resah dengan menunjukan begitu banyak bencana kepada bangsa ini. Apakah alam juga sedang berusaha memperingatkan kalau sesungguhnya bangsa ini sedang berjalan kearah yang salah?